KEPANJEN– Agaknya, sekolah atau madrasah berbasis keagamaan tidak mudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meski sebenarnya dana ini bisa diberikan kepada semua siswa dari satuan pendidikan apapun. Pasalnya, dalam aturan pemanfaatan BOS disebutkan persyaratan untuk bisa mendapatkan dana ini setiap sekolah harus memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan (Disdik).
“Madrasah berbasis pondok pesantren salafiyah harus memiliki izin penyelenggaraan terlebih dulu,” tegas manajer BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dra Mamik Sri Utami MSi saat pelatihan monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan dana BOS, baru-baru ini.
Pada triwulan kedua tahun ini, dana BOS memang sedang dicairkan dalam waktu-waktu belakangan ini. Karena itu pula, agar tidak terjadi kesalahan administratif pelaporan, seluruh pengawas pendidikan dasar hingga menengah dibekali teknik monev penggunaan dana BOS.
“Tujuannya untuk memberikan refreshment (perbaruan, red) penyusunan laporan SPJ penggunaan dana BOS oleh sekolah agar tidak jadi kesalahan karena dana yang diterima tetap diaudit penggunaannya oleh pemerintah,” demikian Mamik.
Hanya, ditegaskannya, fungsi dan peran pengawas hanya sebatas melakukan monitoring, bukan mengawasi apalagi memeriksa. Karena itu, sifatnya lebih pada bimbingan manajerial pengelolaan dan administratif pelaporan penggunaan.
Ditambahkan, asalkan semua keharusan penggunaan BOS sudah terpenuhi, dimungkinkan dana yang didapatkan dipergunakan untuk investasi bagi kebutuhan sekolah lain jika benar-benar ada sisa penggunaan. Sebaliknya, sekolah yang sudah mapan juga berhak tidak menerima dana BOS.
“SDI Bani Hasyim Singosari adalah satu-satunya sekolah yang menolak BOS sejak pertama kali diberikan, akunya.
Akibat terjadi pemangkasan anggran Depdiknas dalam APBN-Perubahan tahun ini, jumlah bantuan BOS buku yang berhak diterima siswa menjadi berkurang. Tahun ini, BOS buku hanya Rp 12.000 per siswa, berkurang dari Rp 22.000/siswa pada tahun sebelumnya.
Sumber :Koran pendidikan.com
Rabu, 25 Juni 2008 05:16:16
“Madrasah berbasis pondok pesantren salafiyah harus memiliki izin penyelenggaraan terlebih dulu,” tegas manajer BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dra Mamik Sri Utami MSi saat pelatihan monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan dana BOS, baru-baru ini.
Pada triwulan kedua tahun ini, dana BOS memang sedang dicairkan dalam waktu-waktu belakangan ini. Karena itu pula, agar tidak terjadi kesalahan administratif pelaporan, seluruh pengawas pendidikan dasar hingga menengah dibekali teknik monev penggunaan dana BOS.
“Tujuannya untuk memberikan refreshment (perbaruan, red) penyusunan laporan SPJ penggunaan dana BOS oleh sekolah agar tidak jadi kesalahan karena dana yang diterima tetap diaudit penggunaannya oleh pemerintah,” demikian Mamik.
Hanya, ditegaskannya, fungsi dan peran pengawas hanya sebatas melakukan monitoring, bukan mengawasi apalagi memeriksa. Karena itu, sifatnya lebih pada bimbingan manajerial pengelolaan dan administratif pelaporan penggunaan.
Ditambahkan, asalkan semua keharusan penggunaan BOS sudah terpenuhi, dimungkinkan dana yang didapatkan dipergunakan untuk investasi bagi kebutuhan sekolah lain jika benar-benar ada sisa penggunaan. Sebaliknya, sekolah yang sudah mapan juga berhak tidak menerima dana BOS.
“SDI Bani Hasyim Singosari adalah satu-satunya sekolah yang menolak BOS sejak pertama kali diberikan, akunya.
Akibat terjadi pemangkasan anggran Depdiknas dalam APBN-Perubahan tahun ini, jumlah bantuan BOS buku yang berhak diterima siswa menjadi berkurang. Tahun ini, BOS buku hanya Rp 12.000 per siswa, berkurang dari Rp 22.000/siswa pada tahun sebelumnya.
Sumber :Koran pendidikan.com
Rabu, 25 Juni 2008 05:16:16
Tidak ada komentar:
Posting Komentar