Anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak dari Fraksi PKS, Andri Zulfikar yakin bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kalbar, khusunya di Pontianak, juga terjadi di lembaga pendidikan di daerah ini.
PK-Sejahtera Online: Berdasarkan hasil penelitian UNESCO tahun 2006 di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Sumatera Utara, sebanyak 65% kekerasan terjadi terhadap anak di sekolah.
Mengacu pada data hasil,penelitiasn tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak dari Fraksi PKS, Andri Zulfikar yakin bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kalbar, khusunya di Pontianak, juga terjadi di lembaga pendidikan di daerah ini. Prihatin akan hal tersebut, aleg PKS ini mendesak kepada Pemkot untuk membuat layanan khusus untuk korban kekerasan terhadap anak.
Menurutnya "anggarannya juga diperbesar untuk mensukseskan program tersebut. Dalam hal penanganannya juga harus melibatkan LSM, pihak kepolisian, pemkot, termasuk Dinas Pendidikan Nasional". Masih menurut beliau bahwa untuk tahun 2008 ini Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang membidangi pemberdayaan terhadap perempuan menganggarkan sebesar Rp.150 juta untuk menangani permasalahan kekerasan terhadap anak.
Andri berharap nantinya, anggaran tersebut dapat lebih ditingkatkan agar program dapat berjalan maksimal. " Kita sangat tidak ingin pemerintah kita dianggap lalai dan tidak peduli akan tindak kekerasan terhadap anak" ujarnya.
Selanjutnya bleiau menegaskan "parlemen akan selalu mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah jika itu untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, dan kita pun juga ingin menunjukkan bahwa parlemen juga punya kebijakan proaktif terhadap upaya perlindungan anak."
Sumber :PKS.co.id
PK-Sejahtera Online: Berdasarkan hasil penelitian UNESCO tahun 2006 di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Sumatera Utara, sebanyak 65% kekerasan terjadi terhadap anak di sekolah.
Mengacu pada data hasil,penelitiasn tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak dari Fraksi PKS, Andri Zulfikar yakin bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kalbar, khusunya di Pontianak, juga terjadi di lembaga pendidikan di daerah ini. Prihatin akan hal tersebut, aleg PKS ini mendesak kepada Pemkot untuk membuat layanan khusus untuk korban kekerasan terhadap anak.
Menurutnya "anggarannya juga diperbesar untuk mensukseskan program tersebut. Dalam hal penanganannya juga harus melibatkan LSM, pihak kepolisian, pemkot, termasuk Dinas Pendidikan Nasional". Masih menurut beliau bahwa untuk tahun 2008 ini Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang membidangi pemberdayaan terhadap perempuan menganggarkan sebesar Rp.150 juta untuk menangani permasalahan kekerasan terhadap anak.
Andri berharap nantinya, anggaran tersebut dapat lebih ditingkatkan agar program dapat berjalan maksimal. " Kita sangat tidak ingin pemerintah kita dianggap lalai dan tidak peduli akan tindak kekerasan terhadap anak" ujarnya.
Selanjutnya bleiau menegaskan "parlemen akan selalu mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah jika itu untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, dan kita pun juga ingin menunjukkan bahwa parlemen juga punya kebijakan proaktif terhadap upaya perlindungan anak."
Sumber :PKS.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar